Analisa dan Kajian tentang “The Economic Corruption“ di Negeri Tercinta Indonesia

oleh

Dr.Ir.A.R.Adji Hoesodo,MD(H),SH,MH,MBA

Ketum Josay, Akademisi, Pengusaha dan Alumni PPSA XXI Lemhannas RI

PENDAHULUAN

Jika kita menelusuri sejarah kuno, maka korupsi telah terjadi sejak lama. Banyak orang menulis tentang korupsi di Indonesia tapi dengan sudut pandang segi hukum, moral dan kekuasaan. Tapi tulisan ini menekankan sudut pandang dari sisi ekonomi.

Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berebut dan menguasai.

Di Indonesia, korupsi mulai terjadi sejak jaman kerajaan. Bahkan VOC bangkrut pada awal abad 20 akibat korupsi yang merajalela di tubuhnya.

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu

• Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut,
• Adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan
• Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.

Pengertian Korupsi

Website Webster Dictionary :

“immoral conduct or practices harmful or offensive to society atau a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the Roman Empire).

World Bank dan UNDP :

“the abuse of public office for private gain”.

KORUPSI :

Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti-korupsi.

Dampak Kualitatif Korupsi Terhadap Perekonomian

1. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik.
2. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar
3. Korupsi meningkatkan income inequality

Dampak Kualitatif Korupsi

Lebih lanjut korupsi mendistorsi mekanisme pasar dan alokasi  sumber daya, karena:

Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (market failure).

Korupsi mendistorsi insentif seseorang dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhimya menyumbangkan negatif value added.

Korupsi menjadi bagian dari welfare cost memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun.

Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property rights dan sebagainya).

Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi.

Korupsi memperbesar angka kemiskinan.

Karena program-program pemerintah tidak mencapai sasaran

Korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin.

Dampak Korupsi pada Perekonomian Analisa Ekonometrika

1. Korupsi Mengurangi Nilai Investasi

Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman seperti Cina dan India

2. Korupsi Mengurangi Pengeluaran pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan
3. Korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur.
4. Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum.
5. Korupsi menurunkan produktivitas dari investasi publik dan infrastruktur suatu negara.
6. Korupsi menurunkan pendapatan pajak

Tinjauan Ekonomi Makro dan Mikro

Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi  penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya

Kebalikan dari ekonomi mikro ialah ekonomi makro, yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut

Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif.

Ekonomi mikro menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien.

Istilah “kegagalan pasar” tidak berarti bahwa sebuah pasar tidak lagi berfungsi. Kegagalan pasar maknanya adalah situasi dimana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen

Dampak Ekonomi dalam perekonomian Indonesia

1. Terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Terhadap pengangguran
3. Terhadap inflasi
4. Terhadap nilai tukar

Dampak pada sektor Perbankan

Di Indonesia pembatasan kepemilikan bank sangat longgar, jadi seseorang yang sudah cukup mampu bisa saja membuka bank. Sayangnya banyak pengusaha membuka sektor finansiil ini ditujukan untuk memberikan kredit bagi groupnya sendiri. Sehingga hal ini awal dari permasalahan yang berakibat bagi sektor moneter kita.

Bank Pemerintah lebih memegang prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi dari bank swasta. Karena mengingat penabung mayoritas adalah masyarakat. Begitupula pemilihan para direksi yang melalui proses yang sangat ketat. Pemerintah menerapkan aturan legal lending limit yaitu pembatasan untuk pemilik bank meminjam dana dari bank miliknya sendiri dalam prosentase

Permainan dalam penilaian 6C yang menjadi prinsip pemberian kredit

6C adalah character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan constraint

Mark Up terhadap proyek-proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank

Penyaluran kredit yang diutamakan kepada proyek atau usaha-usaha yang dalam satu group dengan bank itu sendiri

Adanya Uang hangus atau komisi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah uang kredit yang diterima nasabah dan menjadi tingginya bunga efektif disbanding dengan bunga resminya

Penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pinjaman

Karena Perbankan masuk dalam sistem moneter maka uang yang keluar dari perbankan akan menambah uang beredar yang bersidat inflatoir

Bagi koruptor yang menikmati hasil korupsi maka daya belinya akan tinggi dengan ditandai meningkatkan permintaannya yang bersifat demand pull inflatoir kalo tidak diimbangi dengan peningkatan supply

Penabung dirugikan  karena sifat deflatoir ini diubah jadi inflatoir untuk memperkaya golongan tertentu.

Praktek uang hangus yang menjadi bunga yang resmi menjadi tinggi, menjadi beban  penerima kredit. Jika bunga di masukkan sebagai unsur biaya maka biaya itu menjadi sangat tinggi sehingga akan mempengaruhi harga produksinya dan ini bersifat inflatoir.

Korupsi di bidang perbankan semuanya bersifat inflatoir dari 3 sumber :

Jumlah uang beredar (money inflation),

Meningkatnya permintaan (demand pull inflation) dan

Tingginya biaya produksi (cost push inflation)

Tinjauan Perdagangan Intrnasional

Dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat mendukung berkembangnya e commerce dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi boomerang jika kebijakan-kebijakan yang ditelorkan akan menjadi penurunan ekonomi jika disalahgunakan dan akan mengalami gejolak sosial yang merisaukan.

Hal ini disebabkan antara lain :

Kurangnya rambu-rambu stabilitas perekonomian seperti undang-undang anti monopoli dan etika bisnis.

Tidak adanya atau kurangnya penegakan hukum yang memastikan penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Rapuhnya fondasi pengaturan perbankan, kebijakan investasi, akuntansi yang tidak transparan yang mana hal ini merupakan sumber korupsi dan kroni capitalism.

Tumbuhnya korupsi akibat high cost economy mengakibatkan lemahnya daya saing produk industri sehinggga tidak mampu menghalangi arus masuk barang dan jasa, terlebih lagi jika tarif diturunkan akibat dari kesepakatan GATT.

Dengan demikian dapat diperkirakan ketergantungan kepada hutang luar negeri untuk menutup defisit APBN makin besar terlebih lagi APBN harus memikul beban hutang masa lalu dan bunga obligasi yang diperlukan dalam rekapitalisasi perbankan dan beban subsidi untuk menurunkan dampak sosial dari krisis ekonomi,

Strategi debt led growth yang digunakan utuk percepatan pertumbuhan dengan dorongan hutang luar negeri kemungkinan sulit dikembangkan karena adanya beban hutang luar negeri yang sangat besar.

8 Sumber Korupsi di Indonesia

1. Bidang Ekonomi

Perizinan yang berbelit belit dan pelayanan yang menghambat

2. Bidang Pemerintahan

Administrasi yang tidak menentu menimbulkan ketidak pastian investasi dan perdagangan

3. Bidang Birokrasi

Birokrasi yang terlalu gemuk dan SDM yang tidak kompeten menangani pasar dan promosi

4. Bidang Keuangan Negara

Tidak adanya budaya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa

5. Bidang Peradilan

Lemahnya independensi penegak hokum

6. Badan Pengatur Perdagangan

Badan pengaturan perdagangan ini dijalankan setengah hati missal aturan pasar modal,        kebangkrutan dll

7. Kelemahan Masyarakat Madani

Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap perilaku pemerentah  atau pebisnis yang menyimpang

8. Badan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang korup dan tidak menghormati hak-hak azasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dalam masa transisi seperti Indonesia, baik dari sistem ekonomi (dari sistem ekonomi terpusat menuju sistem ekonomi yang lebih menganut pasar) maupun dari sistem politik dan demokrasi (pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis), selalu mengalami masalah korupsi yang luar biasa besar.

Jikalau Indonesia sanggup menekan tingkat korupsinya sampai serendah tlngkat korupsi di Jepang, maka dengan performa ekonomi seperti sekarang, Indonesia dapat mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 6.37% setahun.

( Sumber : Prosiding penulis dalam Paparan di Stiami dan KPK )