Implementasi Good Governance Melalui Kedaulatan Teknologi Informasi Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional
Oleh:
Dr. Ir. A.R. ADJI HOESODO, MD(H), SH, MH, MBA
Ketum Josay, Akademisi, Pengusaha dan Alumni PPSA XXI Lemhannas RI
PENDAHULUAN
Organisasi e-Indonesia Initiatives Forum mengungkapkan ada tujuh masalah terkait teknologi informasi komunikasi (ICT) yang harus mendapat perhatian
Tujuh hal yang menjadi sorotan forum ini adalah :
Pertama, pemerataan dan peningkatan kualitas akses pita lebar. Di dalam ini termasuk pemanfaatan 4G dan Indonesia Broadband Plan 2014-2019.
Kedua, yang menjadi perhatian adalah masalah efektivitas, keamanan, kecepatan dan kecerdasan (server) dan sistem layanan di data center dan cloud computing.
Ketiga, penggunaan perangkat berbasis Internet protocol (IP) seperti Internet of Things dan Machine to Machine (M2M).
Keempat, implementasi e-government, smart city, smart maritime dan lainnya.
Kelima, peningkatan kapasitas industri dalam negeri dari sisi konten kreatif, perangkat dan sistem.
Keenam, pengembangan SDM.
Ketujuh, kedaulatan ICT dalam kenegaraan.
Pemerintah Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing terkait kebutuhan transponder. Disamping itu, selama masih minimnya satelit lokal dan memanfaatkan pemain asing, Indonesia menerapkan landing right.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, menjelaskan landing ringht adalah semacam izin satelit asing yang hanya bisa dimanfaatkan oleh suatu negara tertentu.
Seperti yang diungkapkan Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) bahwa Indonesia adalah negara yang paling konsumtif di dunia soal pengguna satelit komersil. Saat ini ada 250 transponder dan hanya 110 transponder yang dipasok dalam negeri, sedangkan sisanya masih bergantung dengan menyewa dari pihak asing.
Meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi di berbagai daerah mendorong pemerintah menyediakan akses melalui berbagai medium mulai dari teknologi seluler, fiber optic, pembangunan backbone proyek Palapa Ring dan hingga penambahan satelit di udara.
Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat pertumbuhan untuk permintaan transponder untuk kebutuhan penyiaran dan komunikasi diperkirakan mencapai 8,23 persen untuk C-band dan 35,12 persen untuk Ku band pada periode 2012 hingga 2016.
Hal inilah yang menjadikan infrastruktur satelit masih dibutuhkan untuk meminimalisir kesenjangan akses komunikasi di daerah terpencil.
Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail Ahkmad menyebut saat ini kebutuhan transponder di Indonesia terus meningkat. Menurutnya Indonesia membutuhkan setidaknya 100 transponder (transmitter responder) untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan penyiaran.
“Dalam 40 tahun terakhir Indonesia hanya memiliki 7 slot orbit yang dialokasikan untuk penyiaran dan komunikasi. Jumlah ini memang jauh dari ideal dan tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat,” aku Ismail saat ditemui di Jakarta.
Demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, ia menjelaskan saat ini ada 34 satelit asing yang mendapatkan ijin untuk beroperasi memberikan layanan di Indonesia.
Dengan penambahan satelit asing, Ismail mengaku pemerintah masih berupaya untuk menambah slot orbit dengan lebih aktif mendaftarkan diri ke ITU (International Telecommunication Union) atau menggandeng pihak swasta.
Ditemui di kesempatan yang sama, Muharzi Hasril, Kepala Bidang Regulatory Affari Asosiasi Satelit Indonesia menuturkan kondisi negara dan jumlah penduduk membuat Indonesia kerap kekurangan slot orbit.
Mengenai batasan jumlah pengajuan slot orbit, setiap negara memiliki kebebasan tergantung kemampuannya
Dalam hal ini sepert yang sudah kita bahas di atas maka SISMENNAS akan maksimal jika infrastruktur kita dipenuhi. Diatas sudah diuraikan bahwa kita masih belum punya kedaulatan informasi untuk mendukung SISMENNAS dalam menunjang Good Governance
PEMBAHASAN
Bersamaan dengan reformasi dari sistem politik ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula pemikiran tentang good governance, kepemerintahan (pengurusan pemerintah) yang baik. Tetapi pengertiannya masih simpang siur, pada umumnya mengartikan good governance dengan pemerintahan yang bersih, atau clean government. Seringkali juga mengarah pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Disini diajukan suatu pemikiran awal, tentang good governance sebagai paradigma baru manajemen pembangunan.
Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan atau Manajemen Pembangunan menempatkan peran sentral. Pemerintah menjadi agent of Change dari suatu masyarakat (berkembang) dalam negara berkembang. Agent of change (agen perubahan), dan karena perubahan yang di kehendaki, planned change, maka juga disebut agent of development. Pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan budget yang penting. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta. Kebijakan dan persetujuan penanaman modaldi tangan pemerintah.
Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha yang berperan dalam governace. Ini juga karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.
Justru usaha pembangunan dilakukan melalui koordinasi atau sinergi (kelelarasan kerja) antara pemerintah-masyarakat-swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan masyarakat terutama sektor usaha agar menjadi agent of change dari masyarakat bangsa, dan dengan begitu menjadi partner pemerintah.
Bahkan masyarakat/dunia usaha akan lebih berperan nyata dalam perubahan masyarakat. Di dunia sekarang sudah lebih private sector led growth. Justru diperlukan sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, terutama dengan dunia usaha/swasta.
Perkembangan Peradigma from Government to Governance.
Perkembangan kearah good governance ini juga bisa dilihat dari perkembangan ilmu administrasi (public administration)
Bagaimana mengurus suatu pemerintahan yang baik. Bagaimana mengurus organisasi dan tata kerja pemerintahan yang baik, kepegawaian negeri yang efesien dan efektif. Perumusan tujuan pemerintahan, kepemimpinan dan pergerakan aparatur, pengawasan fungsional dan sebagainya.
Sekarang pun masalah ini masih ada misalnya, masalah pembagian jabatan politis dengan jabatan karier dalam organisasi pemerintahan. Restrukturisasi, pengorganisasian dan relokasi kepegawaian karena otonomi daerah.
Kemudian, berkembang administrasi atau Manajemen Pembangunan terutama negara negara berkembang yang mempunyai niat mengusahakan terselengaranya pembangunan.Apakah ini dalam arti pendapatan perkapita yang meningkat, distribusi pendapatan yang lebih adil, pada pokoknya peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Ada yang menyebut yang dituju adalah quality of life (M.Soerjani). untuk mengusahakan kearah itu, pemerintah berperan sebagai pendorong proses pembangunan. Sebagai agent of charge. Dan ini dilakukan melalui instrumen kebijakan (policy), perencanaan (Planning), dan anggaran (Budget). Rinciannya, malalui berbagai program danproyek untuk meningkatkan peran usaha menengah dan kecil ada program dan proyek . untuk meningkatkan peran usaha menengah dan kecil ada program dan proyek dari pemerintah. Demikian untuk KB dan lain sebagainya. Dalam perkembangan industri pemerintah mempelopori dengan infant industries. Bahkan industrial park. Ini juga dengan pengembangan intitusi keuanagn seperti perbankan dan intitusi keuangan non bank (misalnya venture capital). Tetapi yang jelas dalam paradigma ini pemerintah adalah the agent of change.Mungkin ini perlu karena belum ada effective capacity disektor swasta dan juga di masyarakat (LSM masih belum berdaya).
Good Governance bukan Clean Government bukan juga Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Clean Government merupakan bagian dari Good Governance. Karena partisipasi/koordinasi Pemerintah/Organisasi Masyarakat-Swasta itu jangan KKN.
Good Governance,adalah dimna birokrasi berperan enabling, empowering bukan justru membebani dengan bureucratic cost.
Sektor publik (pemerintah), melakukan koordinasi atau sinergi dengan sektor masyarakat (private sector), sektor masyarakat terutama dunia usaha kearah Output transaksional yang diharapakan the most efficient, yang paling ekonomis melalui mekanisme pasar yang sehat (The less social cost).
Mengacu pada istilah Oliver Williamson dan Barneydan Oucki, dikemukakan bahwa “Good Governance” dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga tercapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah.
PENUTUP
SIMPULAN
Manajemen Kepemimpinan Nasional yang berbasis Simmennas yang mengacu pada Good Governance akan mengubah Gatra Statis dan Gatra Dinamis (Astagatra), menjadi kekuatan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan Cita-cita Nasional dan meningkatkan Ketahanan Nasional.
Kedaulatan Informasi sebagai basis dari Konsep Wasantara harus mernjadikan kekuatan Wasantara ini sebagai “Economic Enabler“ diperlukan Pembangunan prasyarat penunjang ICT yang memadai mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas
DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, Ervina. (2016). Ada 34 Satelit Asing Layani Telekomunikasi Indonesia. Diambil dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161028112109-213-168611/ ada-34-satelit-asing-layani-telekomunikasi-indonesia/ (6 Agustus 2017)
BPJS Ketenagakerjaan. 2015. Pedoman Tata Kelola yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015.
Detikinet. 2014. 7 Masalah Utama ICT Indonesia di 2015. Diambil dari https://inet. detik.com/telecommunication/d-2780667/7-masalah-utama-ict-indonesia-di-2015 (6 Agustus 2017)
Detikinet. (2017). Satelit Telkom 3S Menembus Angkasa. Diambil dari https://inet. detik.com/indeksfokus/2438/satelit-telkom-3s-menembus-angkasa (6 Agustus 2017)
Kemendagri Repubik Indonesia. (2014). Perkembangan paradigm Good Governance. Diambil dari http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/ perkembangan-paradigma-good-governance (6 Agustus 2017)
Melati, Suci Puti. (2017). 2020, Indonesia Akan Luncurkan Satelit ke Orbit Rusia. Diambil dari https://indonesia.rbth.com/news/2017/03/03/2020-indonesia-luncurkan-satelit-di-orbit-rusia_zyx712843 (6 Agustus 2017)
Surya. 2010. Indonesia Masih Hadapi Sejumlah Masalah TIK. Diambil dari http://www.antaranews.com/berita/171331/indonesia-masih-hadapi-sejumlah-masalah-tik (6 Agustus 2017)
Utomo, Riandanu Madi. (2017). Telkom 3S Tutup Kekurangan Kebutuhan Satelit di Indonesia. Diambil dari http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/3NO5w60k-telkom-3s-tutup-kekurangan-kebutuhan-satelit-di-indonesia (6 Agustus 2017)