Internasional

Pendekatan ‘Military Way’: Analisis Kelebihan, Kelemahan, dan Implikasinya dalam Konteks Pemerintahan Prabowo-Gibran

JOSAY

Latar Belakang
Pendekatan “military way” dalam pemerintahan sering dikaitkan dengan efisiensi, stabilitas, dan kontrol yang kuat. Di Indonesia, sejarah kepemimpinan militer telah memberikan pengaruh signifikan, terutama pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kini, dengan terpilihnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang memiliki latar belakang berbeda tetapi berpadu dalam visi stabilitas dan pembangunan nasional, muncul pertanyaan: apakah pendekatan “military way” akan menjadi bagian dari strategi kepemimpinan mereka?
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, seperti Myanmar, Mesir, dan Turki, pemerintahan dengan pengaruh militer memiliki karakteristik yang serupa—memprioritaskan stabilitas dan keamanan nasional di atas nilai-nilai lain, seperti demokrasi atau kebebasan individu. Di sisi lain, pendekatan ini sering kali menghadapi kritik karena cenderung mengekang inovasi, kebebasan politik, dan budaya.

Dalil dan Teori
1.Stabilitas Politik dan Otoritarianisme

Menurut Juan Linz dalam teori otoritarianisme, sistem politik berbasis kekuasaan militer cenderung terpusat dan hierarkis. Stabilitas sering menjadi keunggulan utama dari pendekatan ini. Dalam konteks Prabowo, dengan latar belakang militer yang kuat, pendekatan ini berpotensi memberikan struktur pemerintahan yang disiplin dan terorganisasi, tetapi tantangannya adalah menjaga keseimbangan dengan demokrasi.

2.Ekonomi Berbasis Militer

Dwight D. Eisenhower, dalam konsep kompleks industri-militer, menunjukkan bahwa peningkatan belanja militer dapat mendukung pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, seperti teknologi dan infrastruktur. Jika pemerintah Prabowo-Gibran mengadopsi pendekatan ini, peningkatan anggaran pertahanan dan proyek infrastruktur yang terencana dapat menjadi pendorong ekonomi. Namun, risiko ketidakseimbangan alokasi anggaran harus diperhitungkan.

3.Dampak Sosial Budaya

Dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, disiplin militer dapat menciptakan masyarakat yang lebih terorganisir dan patuh. Namun, Antonio Gramsci, melalui konsep hegemoni budaya, memperingatkan bahwa militerisasi masyarakat dapat menekan kreativitas dan kebebasan individu. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menavigasi antara memanfaatkan nilai-nilai militer dan mempertahankan ruang bagi kebebasan sosial.

Studi Kasus Internasional
1.Myanmar: Militer memegang kendali penuh atas politik, menghasilkan stabilitas tetapi menekan kebebasan sipil dan memicu krisis kemanusiaan.
2.Mesir: Pemerintahan Abdel Fattah el-Sisi memprioritaskan keamanan nasional dengan biaya pengurangan demokrasi dan kebebasan pers.
3.Turki: Recep Tayyip Erdoğan mengandalkan dukungan militer untuk memperkuat otoritasnya, tetapi pendekatan ini memicu ketegangan antara otoritarianisme dan nilai-nilai demokrasi.

Implikasi untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Konteks Indonesia yang pluralistik dan demokratis membutuhkan pendekatan yang hati-hati terhadap “military way”.
Kelebihan:
oMemberikan stabilitas politik dan keamanan.
oMempercepat pembangunan melalui mobilisasi sumber daya yang terorganisasi.
oMengatasi ancaman eksternal dan internal dengan efisiensi tinggi.
Kelemahan:
oPotensi pelanggaran hak asasi manusia.
oPengurangan ruang demokrasi.
oRisiko ketergantungan ekonomi pada belanja militer.
Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pendekatan “military way” dapat didukung oleh beberapa regulasi dan undang-undang yang memperkuat peran militer dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah dua peraturan yang relevan:

  1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
    UU ini menjadi landasan hukum utama bagi peran dan fungsi militer di Indonesia. Pasal-pasal yang relevan dalam konteks “military way” adalah:
    Pasal 7 Ayat (2): Menjelaskan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti membantu pemerintah daerah, mengatasi aksi terorisme, dan mendukung pembangunan nasional.
    oRelevansi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran:
    OMSP dapat digunakan untuk memperluas peran militer dalam pengelolaan bencana, pembangunan infrastruktur, dan keamanan nasional. Pemerintahan yang memiliki latar belakang militer dapat memaksimalkan potensi ini untuk mempercepat stabilitas dan pembangunan.
    Pasal 11: Memberikan kewenangan kepada TNI untuk bekerja sama dengan lembaga sipil dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
    oDampak: Militer bisa lebih terintegrasi dalam pemerintahan, memungkinkan pendekatan berbasis hierarki dan disiplin diterapkan dalam proyek pembangunan atau penanganan krisis.
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan)
    UU ini mengatur strategi pertahanan nasional yang mencakup integrasi militer dengan sektor sipil.
    Pasal 2: Menyatakan bahwa pertahanan negara adalah upaya terpadu yang melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI sebagai komponen utama.
    oRelevansi: Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memanfaatkan prinsip pertahanan semesta untuk memperkuat integrasi militer dalam pengelolaan sumber daya nasional, termasuk proyek pembangunan besar-besaran.
    Pasal 30 Ayat (2): Menyebutkan bahwa rakyat Indonesia berkewajiban ikut serta dalam upaya pertahanan negara.
    oDampak: Militerisasi budaya melalui kewajiban bela negara dapat memperkuat pendekatan “military way” dalam menciptakan masyarakat yang lebih disiplin dan terorganisasi.

Peluang dalam Konteks Pemerintahan Prabowo-Gibran

Memaksimalkan OMSP untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan keamanan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan.
Penguatan Pertahanan Semesta: Menggalang partisipasi sipil dalam agenda pembangunan nasional yang berbasis keamanan dan kemandirian bangsa.

Namun, implementasi ini harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak mengarah pada dominasi militer yang mengancam demokrasi. Reformasi militer di Indonesia telah memberikan pembelajaran penting tentang perlunya menjaga keseimbangan antara peran militer dan nilai-nilai sipil.

Kajian Pendekatan “Military Way” dalam Konteks Asta Gatra

Pendekatan “military way” yang berorientasi pada hierarki, disiplin, dan efisiensi sering dikaitkan dengan stabilitas nasional. Dalam konteks Indonesia, Asta Gatra, yang diajarkan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), menjadi kerangka strategis untuk memahami keterkaitan antara aspek kehidupan nasional. Asta Gatra terdiri dari tiga gatra alamiah (geografi, demografi, dan kekayaan alam) dan lima gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan), yang saling mendukung untuk membangun ketahanan nasional.
Pendekatan “military way” dapat dikaji melalui Asta Gatra untuk memahami bagaimana strategi militer dapat memperkuat atau melemahkan ketahanan nasional, khususnya dalam pemerintahan yang memiliki latar belakang militer, seperti pemerintahan Prabowo-Gibran.

  1. Tiga Gatra Alamiah dan “Military Way”
    1.Gatra Geografi
    oRelevansi: Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan strategi pertahanan yang kuat untuk menjaga wilayah darat, laut, dan udara. Pendekatan “military way” memungkinkan optimalisasi kontrol terhadap wilayah strategis melalui penguatan militer.
    oTantangan: Ketergantungan pada militer tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wilayah dapat menciptakan resistensi atau konflik.
    2.Gatra Demografi
    oRelevansi: Pendekatan militer dapat digunakan untuk meningkatkan disiplin dan semangat bela negara di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, melalui program seperti Wajib Militer atau pelatihan bela negara.
    oTantangan: Jika terlalu dipaksakan, pendekatan ini dapat mengabaikan keberagaman budaya dan aspirasi masyarakat sipil.
    3.Gatra Kekayaan Alam
    oRelevansi: Pengamanan sumber daya alam strategis, seperti tambang dan energi, sering menjadi fokus militer. Pendekatan ini relevan untuk mencegah eksploitasi ilegal dan menjaga kepentingan nasional.
    oTantangan: Pendekatan militer dapat memprioritaskan keamanan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
  2. Lima Gatra Sosial dan “Military Way”
    1.Gatra Ideologi
    oRelevansi: Pendekatan militer dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional melalui program pembinaan kesadaran bela negara.
    oTantangan: Dominasi militer dalam pembentukan ideologi dapat membatasi ruang diskusi dan kebebasan berpikir di masyarakat.
    2.Gatra Politik
    oRelevansi: Kepemimpinan militer sering dianggap mampu menciptakan stabilitas politik melalui hierarki dan kontrol yang tegas. Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pendekatan ini dapat memastikan kesinambungan program pembangunan.
    oTantangan: Potensi otoritarianisme jika pendekatan ini tidak diimbangi dengan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik.
    3.Gatra Ekonomi
    oRelevansi: Pendekatan militer dapat menggerakkan pembangunan infrastruktur dan mendorong industri pertahanan yang mandiri, mendukung konsep kemandirian ekonomi nasional.
    oTantangan: Alokasi anggaran yang besar untuk sektor militer dapat mengurangi investasi di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

4.Gatra Sosial Budaya
oRelevansi: Pendekatan militer dapat memperkuat solidaritas sosial dan rasa nasionalisme. Program-program seperti pelatihan bela negara dapat meningkatkan kebanggaan nasional.
oTantangan: Militerisasi budaya dapat mengurangi kebebasan individu dan kreativitas dalam masyarakat.
5.Gatra Pertahanan dan Keamanan
oRelevansi: Gatra ini merupakan inti dari pendekatan “military way”. Penguatan militer dapat memastikan kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional.
oTantangan: Pendekatan yang terlalu fokus pada pertahanan dapat menciptakan ketegangan internasional atau domestik jika tidak dikelola dengan baik.

Kesimpulan
Pendekatan “military way” memiliki relevansi strategis dalam kerangka Asta Gatra, terutama dalam menciptakan stabilitas nasional dan mendukung pembangunan. Namun, keberhasilannya bergantung pada keseimbangan antara kontrol militer dan nilai-nilai sipil. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memastikan bahwa pendekatan ini tidak mengorbankan demokrasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan pembangunan.
Rekomendasi
1.Integrasi Militer-Sipil: Melibatkan masyarakat sipil dalam program berbasis militer untuk menciptakan harmoni antara pendekatan militer dan aspirasi rakyat.
2.Pembangunan Berimbang: Mengalokasikan anggaran secara proporsional antara sektor militer dan sipil.
3.Peningkatan Diplomasi: Menggunakan pendekatan militer sebagai pendukung diplomasi, bukan dominasi, dalam hubungan internasional.
4.Reformasi Pendidikan Bela Negara: Membentuk program bela negara yang tidak hanya berfokus pada militerisasi tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi dan inklusivitas.
Pendekatan ini akan memastikan bahwa “military way” berfungsi sebagai pilar strategis dalam Asta Gatra tanpa mengorbankan keseimbangan dan keberagaman bangsa.
Pendekatan “military way” menawarkan stabilitas dan efisiensi, tetapi mengandung risiko otoritarianisme dan pengekangan kebebasan. Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuan mereka menjaga keseimbangan antara stabilitas dan demokrasi, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial..
Pendekatan “military way” dapat menjadi alat yang efektif jika diterapkan secara bijaksana dan diselaraskan dengan nilai-nilai demokrasi dan inklusivitas yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Penulis
Prof.Dr.Ir.A.R.Adji Hoesodo,SH,MH,MBA
Ketua Umum Jogonegaran Society
Dosen Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri
Alumni Lemhannas PPSA XXI RI
Dewan Penasehat Royal Nata Nusantara foundation