Pebisnis Pelayaran : Pola Hub and Spoke Trayek Tol Lebih Efisien

Pelaku usaha pelayaran niaga yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association menilai keputusan pemerintah menerapkan pola hub and spoke dalam program Tol Laut 2019 sebagai langkah yang efisien.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan dengan pola subsidi 2019, subsidi Tol Laut bisa dipangkas.

“Dengan memperhatikan sudah adanya liner-liner swasta yang menjalani main trayek dari main loading port Tanjung Priok dan Tanjung Perak ke berbagai main discharging ports, maka yang diperlukan hanyalah memperbanyak feeder-feeder menuju daerah T3P [terjauh, terpencil, tertinggal dan perbatasan],” katanya, (27/12).

Dengan strategi itu, dia menilai subsidi dapat dipangkas separuh dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, muatan Tol
Laut yang dibawa oleh kapal liner swasta hanya menerima subsidi freight peti kemas, bukan subsidi operasional  kapal. Pemerintah diketahui hanya mengalokasikan anggaran Rp222 miliar untuk menyubsidi program Tol Laut tahun depan, sekitar separuh dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp447,6 miliar.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan menetapkan 18 trayek tol laut pada 2019. Sebagian besar merupakan
rute penghubung (feeder) agar penurunan disparitas harga barang lebih merata.

Penetapan  itu dituangkan dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. UM 002/109/2/DJPL-18 tertanggal 14
Desember 2018. Berdasarkan SK itu, terdapat 7 trayek jarak jauh (direct call) dan 11 feeder. Nantinya, bahan pokok dan barang penting akan diturunkan di pelabuhan hub untuk selanjutnya diangkut menggunakan kapal feeder ke lokasilokasi terpencil.

Pembukaan lebih banyak rute baru ke pulau-pulau terluar bertujuan agar subsidi lebih efektif menurunkan harga di daerah terpencil. Selama ini rute jarak jauh dari Jakarta dan Surabaya ke luar Jawa membuat biaya operasional program tol laut tinggi. Perjalanan yang panjang juga membuat waktu distribusi ke lokasi terpencil lama.

Diketahui, bahwa sebelumnya Kementerian Perhubungan telah mengubah pola operasi program Tol Laut agar sasaran program berjalan lebih efektif. Perubahan itu mencakup pola trayek dan pola subsidi yang diberikan untuk program itu.

Pemerintah mengubah pola trayek dengan menerapkan skema pengumpul dan pengumpan atau hub and spoke. Artinya, kapal besar hanya akan berlayar ke pelabuhan induk sedangkan distribusi barang ke wilayah sekitarnya menggunakan kapal pengumpan yang lebih kecil.

Perubahan pola trayek, bakal membuat jumlah trayek bertambah dari 13 trayek pada 2017 menjadi 15 trayek pada tahun depan. Perbedaan yang mencolok, tahun ini seluruh trayek menggunakan pola operasi langsung antarpelabuhan.

Masalahnya, di pelabuhan tujuan itu infrastruktur [pelabuhan dan peralatan] tidak siap sehingga kapal besar tidak bisa masuk. Maka kami lakukan reroute agar lebih efisien.

Skema hub and spoke pada tahun depan dimungkinkan karena Kemenhub bakal mengoperasikan 15 kapal kontainer baru berkapasitas 115 TEUs. Kapal-kapal tersebut telah dipesan Kemenhub sejak 2015 dan sebagian besar telah rampung dibangun pada akhir 2017 lalu.

Sementara, belum memutuskan komposisi operator yang akan menjalankan program Tol Laut. Yang jelas, pola penugasan dan lelang akan tetap ditempuh. Selain kapal kontainer milik negara, program Tol Laut tahun depan juga bakal dipadukan dengan program feri jarak jauh atau long distance ferry.

Kapal yang melayani trayek feri jarak jauh bakal menjadi pengumpan dari trayektrayek tol laut.

Sejauh ini, feri jarak jauh telah beroperasi untuk rute Panjang—Tanjung Priok, Tanjung Priok—Gresik, dan Surabaya
Lembar.

PT Jagat Zamrud Khatulistiwa dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi operator feri jarak jauh untuk trayek
Tanjung Priok—Gresik.

Selain perubahan pola trayek, Kemenhub juga mengubah pola subsidi. Salah satu skema subsidi baru yang diterapkan adalah subsidi kontainer. Pemerintah akan memberikankuota subsidi untuk kontainer yang diangkut kapal milik pelayaran swasta.

Skema subsidi kontainer bakal membuat jangkauan program Tol Laut kian luas. Hal ini disebabkan pemerintah bisa memanfaatkan rute-rute komersial yang sudah ada.

Saat ini Kemenhub belum menentukan jumlah kuota subsidi kontainer yang akan dikucurkan tahun depan.

Sebelumnya, pemerintah diharapkan melanjutkan pemesanan kapal baru di dalam negeri untuk menunjang program Tol Laut mengingat Indonesia masih membutuhkan banyak armada angkutan laut.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Industri Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Edy K. Logam
mengatakan pihaknya sudah lebih siap melayani order pembangunan kapal dari pemerintah, BUMN dan pelayaran swasta.

Saat ini, paparnya, fasilitas yang dimiliki galangan kapal nasional juga tidak kalah dengan galangan kapal di luar negeri.

Di sisi lain, tegasnya, kondisi sejumlah fasilitas galangan kapal di luar negeri sedang terpuruk karena penurunan order pembuatan kapal secara global.

Dengan bergulirnya program Tol Laut, Edy mengungkapkan industri galangan lokal bisa belajar untuk menyeimbangkan antara biaya produksi, SDM, dan pengiriman.

Dia juga berharap Indonesia memiliki perencanaan yang baik dalam menyediakan kapal sehingga tidak ada lagi BUMN yang memesan kapal bekas ke luar negeri. Seharusnya, menurutnya, kebutuhan kapal di dalam negeri untuk beberapa tahun mendatang sudah bisa dipetakan bersama oleh pemerintah, BUMN, dan pelayaran swasta.