Outlook 2019 : Pertaruhan Bisnis di Tahun Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki perumpamaan yang cukup pas dalam menggambarkan gejolak perekonomian 2018. Ketika air laut pasang, sepertinya semua berenang dengan baik-baik saja, tetapi saat air surut, baru ketahuan ada orang yang berpakaian layak, compang-camping, atau bahkan telanjang.

Air pasang yang dimaksud adalah saat perekonomian dunia tumbuh baik, dan ekonomi semua negara terlihat baik-baik saja. Namun, begitu terjadi gejolak, yang dipicu dari retorika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi
sebuah kebijakan, terlihat bagaimana ekonomi negara emerging market terimbas cukup dalam.

Indonesia, tak bisa steril dari pengaruh global ini, karena sangat tergantung dengan arus modal asing. Makanya, begitu Amerika Serikat terus menaikkan suku bunga, arus modal keluar dari pasar dalam negeri, nilai tukar-rupiah terhadap dolar AS tertekan, dan makin terlihat bahwa negeri ini memiliki masalah struktural menahun, defisit neraca transaksi berjalan.

Pasar yang panik biasanya mengamati respons kebijakan suatu negara. Mereka memerlukan sinyal kuat, apakah pemerintah yang bersangkutan mengetahui masalah, lalu bisa menguasai keadaan. Efek psikologis ini selalu terjadi dalam sebuah gejolak ekonomi.

Beruntungnya, dalam kompleks perekonomian dalam negeri, Indonesia menunjukkan jati diri sebagai sebuah negara dengan fundamental makro cukup baik, kesehatan fiskal terjaga, dan memiliki bank sentral independen.

Ketiga hal tersebut, menjadi bantalan berharga bagi Indonesia sepanjang 2018. Dalam waktu cepat kita mendapatkan sinyal kuat bahwa pemerintah menyadari bahwa defisit transaksi berjalan disebabkan impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur. Responsnya, kita tahu, sejumlah proyek ditunda, salah satunya pembangkit listrik.

Bank Indonesia juga terlihat mewujudkan janji untuk selalu ahead the curve (mendahului kurva) dengan menaikkan
bunga beberapa kali selama 2018. Ini adalah sinyal bahwa rezim bunga rendah berakhir, dan pelaku bisnis mesti bersiapsiap dengan biaya investasi lebih tinggi.

Defisit APBN juga terlihat dikendalikan di bawah 2 persen, sehingga pemerintah tak perlu jorjoran melakukan emisi surat utang. Stimulus ekonomi melalui politik anggaran coba dibatasi, tetapi pada saat yang sama dibuka fasilitas
insentif seperti tax holiday, dan relaksasi daftar negatif investasi.

Hingga 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo & Jusuf Kalla, sudah 16 paket kebijakan ekonomi dirilis. Inti dari semua paket itu adalah deregulasi dan bagaimana agar investasi di Indonesia dipermudah. Usaha bagus, tetapi
selalu banyak catatan.

Pertanyaannya kemudian, apakah pada 2019, semua masalah masih sama serta ekonomi & bisnis bisa berjalan dengan laju pertumbuhan lebih baik? Apakah hajatan politik pemilihan umum akan jadi pelecut atau justru sebaliknya?

Tentu saja, Indonesia akan menghadapi tantangan baru pada setiap fase. Kita memerlukan sebuah garis penunjuk
arah yang jelas dalam menghadapi 2019. Oleh karena itu, harian ini menggelar Bisnis Indonesia Business Challenges 2019, sebuah ikhtiar mengurai persoalan dan membidik kesempatan bisnis pada tahun depan.

Kami mengundang sejumlah sejumlah narasumber yakni pada pengambil kebijakan pada sektor moneter, fiskal, atau kementerian sektoral. Karena mayoritas pembicara adalah para menteri, kami menyebutnya ministerial session, kendati pada ujung acara diselipkan perspektif feng shui.

Acara ini diharapkan bisa membantu para pelaku bisnis memahami arah kebijakan pada 2019, dan memberikan gambaran yang utuh perekonomian ke depan, selain tentu saja memetakan risikorisiko yang mungkin timbul, misalnya dari sisi politik. Apakah 2019 akan menjadi tahun pertaruhan penting bagi perekonomian Indonesia? Kita
tunggu. (*/gus)n