Implementasi Tol Laut Belum Berdampak Efektif

Indef : “Bahkan Timbulkan Persaingan Tak Sehat”

Program Tol Laut yang telah empat tahun bergulir dan digadanggadang menjadi salah satu solusi logistik di
Indonesia dinilai belum berdampak efektif terhadap penurunan harga barang-barang di daerah. Program ini dinilai justru merugikan bisnis pelayaran swasta karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai, program Tol Laut belum efektif menurunkan harga barang-barang di daerah.

“Jangankan menurunkan harga barangbarang di daerah, defisit neraca dagang kita malah membengkak, harga harga di daerah ya tetap mahal,” ujar Enny, melalui siaran pers-nya, (26/11).

Memurutnya, subsidi Tol Laut juga tidak efisien karena kapal berangkat dengan muatan penuh tapi pulang dengan muatan kosong. Sedangkan jika akan disubsidi 100 persen, program Tol Laut akan semakin membebani anggaran negara.

Dia mengatakan, harga barang-barang di daerah akan turun jika pemerintah mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi daerah.

Industri pelayaran domestik pun akan hidup dan berkembang tanpa perlu disubsidi.

Ini dilakukan dengan adanya muatan kembali ke pulau Jawa dan mengatasi ketidakseimbangan muatan yang selama ini jadi masalah.

Dalam program Tol Laut, Enny berpendapat, Indonesia seharusnya bisa membangun Batam yang berada di kawasan
terluar berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan dekat Thailand sebagai pusat logistik nasional.

Jika Batam dijadikan pusat logistik, semua barang impor akan masuk ke Batam tidak langsung masuk misalnya ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatra. Sebaliknya, komoditas dari dari pulau lain yang selama ini langsung diekspor mentah dikirimkan lebih dahulu ke Batam.

Selanjutnya, komoditas tersebut diolah di Batam sebelum diekspor atau dikirimkan lagi ke berbagai daerah.

Aktivitas ekonomi tersebut akan menghidupkan Tol Laut.Dalam hal ini, investor yang akan masuk juga diberikan kebebasan asalkan industri yang dibangun berorientasi ekspor. Jika dijadikan pusat logistik, Enny melihat Batam
sebenarnya lebih potensial dibandingkan dengan Singapura.

“Dengan menjadikan Batam sebagai pusat logistik nasional, masalah defisit neraca dagang juga bisa dikendalikan,”
ucapnya.

Subsidi Turun

Kementerian Perhubungan mengungkapkan nilai subsidi kapal perintis pada tahun 2019 akan turun 20 hingga 30 persen dibanding 2018.

“Hasil pembahasan tapi belum definitif pagunya hampir sebagian besar terjadi pemotongan 20-30 persen,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Wisnu Handoko di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub di Jakarta, (22/11).

Besaran subsidi kapal perintis tahun 2018 ini adalah Rp1,1 triliun, sementara untuk tol laut Rp447 miliar. Wisnu mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi trayek-trayek tol laut dan perintis dengan melihat pertumbuhan tingkat keterisian (load factor).

Bagi trayek yang dinilai sudah tumbuh di atas 60 persen tingkat keterisiannya, kata dia, akan dicabut subsidinya.

“Kita evaluasi kalau memang sudahtingkat keterisiannya bagus subsidi jangan full, dilepasnya pelan-pelan,” katanya.

Dia menyebutkan terdapat lima trayek yang dinilai sudah bertumbuh tingkat keterisiannya di atas 40 persen dan
berpotensi dicabut subsidinya. Selain itu, upaya lainnya adalah mengerjasamakan pengoperasian kapal yang dinilai sudah bisa dikomersilkan kepada swasta.

“Pengoperasian kapal tidak ada bedanya dengan komersialisasi pelabuhan.

Kalau itu sudah bagus bisa dikerjasamakan kerja sama operasi atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk jasa pelayanan kapal,” katanya.

Ia juga menginisiasi untuk kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur
(SMI) dengan kerja sama tersebut.

Menurut dia, langkah-langkah tersebut untuk mengurangi pembiayaan dari sumber APBN. “Opsi-opsi pembiayaan
itu tidak harus APBN murni,” katanya. (*/gus)n