PEMBANGUNAN KOMUNIKASI POLITIK YANG BERETIKA GUNA MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

 Dr. Ir. A.R. ADJI HOESODO,  SH, MH, MBA

Ketum Josay, Akademisi, Pengusaha, & Alumni PPSA XXI Lemhannas RI

 

 

Salah satu yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia mampu menerapkan komunikasi secara baik antar sesamanya. Tujuan dari berkomunikasi pada dasarnya, untuk mengutarakan maksud seseorang kepada orang lain. Diantara bahasan yang menonjol dalam kajian Komunikasi Politik adalah menyangkut isi pesan. Bahasan ini sama pentingnya dari bahasan komunikator, media, khalayak dan efek komunikasi politik. Dalam beberapa literatur disebutkan, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh.

Urgensinya dalam suatu sistem politik tidak diragukan lagi, karena komunikasi politik terjadi saat keseluruhan fungsi dari sistem politik lainnya di jalankan. Karena dalam perkembangannya media massa banyak digunakan sebagai medium penyampaian pesan yang sangat diminati, maka bahasan ini secara spesifik mengamati propaganda politik melalui media massa. Dan juga periklanan sebagai bentuk persuasive yang dilakukan oleh komunikator politik untuk merebut citra diri sang politisi dari public. Penting sekali kemudian menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan politik. Salah satunya memahami konteks berpolitik itu sendiri, dimana akan ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada konstituen dan itu memerlukan strategi komunikasi politik yang baik.

 

 

POTRET/ FAKTA-FAKTA

 

Juru Bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI), Hendri Satrio mengatakan terdapat tiga faktor penghambat dari jalannya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hendri menyebut, salah satu faktor yang dinilai menghambat pemerintahan adalah macetnya komunikasi politik antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa menterinya, hingga komunikasi yang dilakukan di tataran menteri-menteri kabinet kerja.

“Komunikasi politik menjadi catatan, bahwa para menteri Jokowi dicitrakan itu tidak satU suara,” kata Hendri dalam diskusi bertajuk Setahun Jokowi-JK, Sudah Sampai Mana? di Jakarta, Minggu (18/10).

 

Selain macetnya komunikasi politik, Hendri bilang katalis negatif yang turut menghambat jalannya pemerintahan adalah kurang padunya partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

 

Sementara faktor penghambat ketiga berasal dari buruknya pola komunikasi intrapersonal Presiden Jokowi yang sampai masih belum juga menganggap serius urusan komunikasi politik. Ini terlihat dari adanya sejumlah kebijakan yang dikeluarkan setelah munculnya respon dari masyarakat.

 

Satu diantaranya problematika mengenai wacana amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam beberapa hari terakhir menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Sekarang kan sudah satu tahun jadi presiden, maka tidak bisa berlindung lagi dengan label baru menjadi presiden,” tutur Hendri.

 

Sementara itu, Adhie Massardi Mantan Juru Bicara Presiden era Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menilai gaya kepemimpinan manajerial Jokowi-JK dalam satu tahun terakhir sudah terlihat cukup baik.

Meski begitu, ia tetap meminta agar pola komunikasi antara Presiden dengan masyarakat perlu diperbaiki. Satu diantaranya mengenai sifat permisif presiden dalam menyikapi masalah yang ada di masyarakat. Ini mengingat di dalam beberapa forum internasional, Presiden Jokowi cenderung menutupi masalah yang ada di Indonesia “Yang harus diubah adalah seolah-olah menggampangkan persoalan di depan publik,” kata Adhie.

 

Mengutip hasil survei Kedai KOPI mengenai setahun pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla, 54,7 persen responden menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi-JK. Ada pun tiga faktor yang membuat mereka tak puas meliputi tingginya harga bahan pokok sebanyak 35,5 persen, pelemahan nilai tukar rupiah 23,7 persen, dan lambannya penanganan kabut asap 11,8 persen. “Selain ketiga faktor tersebut, ketidakpuasan publik juga dilatar belakangi kenaikan harga bahan bakar minyak dan lapangan pekerjaan yang sulit,” kata Hendri

 

POKOK-POKOK PERSOALAN

Konflik melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Konflik yang ada di Indonesia seringkali berujung pada berbagai bentuk kekerasan. Hal ini menjadi sangat penting dan menarik untuk memahami konflik yang ada di Indonesia dari sudut pandang komunikasi politik. Bilapun telah ada kajian maka hal ini tetap akan menjadi penting untuk memberi alternatif bagi penyelesaian konflik di Indonesia.

Kajian ini difokuskan pada permasalahan komunikasi politik atas berbagai konflik di Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (literatur) dan pengamatan berbagai konflik yang ada di Indonesia. Data  dikaji secara kualitatif deskriptif. Dalam kajian kualitatif deskriptif, peranan peneliti sangat penting dan menentukan. Tujuan dan kegunaan kajian ini adalah untuk mencari akar masalah (sumber potensial) dan solusi yang terkait komunikasi politik atas berbagai konflik di Indonesia.

Hasil kajiian: Sumber potensial yang dapat melahirkan konflik; masyarakat Indonesia sangat beragam, warisan bangunan masyarakat masa sebelumnya bersifat eksklusif daripada insklusif, kepentingan(dasar dari politik) sangat beragam, penjagaan atas pesan(informasi) dari sumber pesan(komunikator) lemah sehingga mengakibatkan setiap ada informasi termasuk dari Pemerintah semisal kenaikan BBM yang terjadi justru kesimpangsiuran, kesalahpahaman dan kegaduhan jauh dari tujuan berkomunikasi itu dilakukan, media informasi yang kurang profesional serta masukan terhadap pesan sering dipandang, disikapi harus beda, asal beda jauh dari pikiran jernih dan akal sehat. Komunikasi politik yang efektif akan mampu memberikan solusi atas berbagai konflik dalam masyarakat Indonesia yang beragam demikianpula sebaliknya bila komunikasi tidak efektif  maka akan semakin menebar benih-benih konflik baru yang dapat melahirkan berbagai bentuk kekerasan.

 

POKOK-POKOK PEMECAHAN PERSOALAN

Komunikasi politik yang efektif (baik) akan mampu memberikan solusi atas masalah yang terkait dengan masyarakat Indonesia yang beragam. Semakin komunikasi politik berjalan efektif maka akan semakin mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia yang beragam dan demikianpula sebaliknya semakin tidak efektif (buruk) komunikasi politik yang terjadi maka akan semakin menebar benih-benih koNflik yang semakin meluas. Konflik yang meluas tersebut dapat melahirkan berbagai bentuk kekerasan.

Pendidikan yang benar perlu dilakukan, baik oleh keluarga, masyarakat dan negara. Pendidikan yang benar tersebut perlu diarahkan untuk membangun dan menciptakan bangunan masyarakat yang insklusif.

Penjagaan Informasi perlu dilakukan oleh sumber informasi dan masyarakat. Penjagaan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari penyalagunaan informasi oleh pihak yang kurang tepat

Para pemangku kepentingan (stekeholder) perlu berkomunikasi politik secara efektif (lebih baik) agar dapat menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia dan penegakan hukum yang harus selalu ditegakkan bagi pelanggar hukum.