Kualitas Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk Menetapkan Pasal dan Penuntutan terhadap Pemakai dan Sekaligus Korban Narkoba

TRINOV SIANTURI, AMD.PAR, SH.
Pengacara, Waketum Josay Bidang Hubungan Lembaga dan Organisasi

Sangat miris sekali melihat kenyataan di Indonesia ini khususnya di Propinsi Sumatera Utara di setiap LAPAS ataupun RUTAN ternyata para penghuninya kebanyakan terpidana ataupun terdakwa yang bersentuhan dengan masalah NARKOBA, dan sekitar 80 (delapan puluh ) % dari mereka ternyata berusia muda dan hanya sekedar pemakai pemula Narkoba.

Dimana mereka adalah Korban dari para pengedar Narkoba tersebut serta dapat juga dikatakan Korban dari ketidak becusan Orang Tua mereka dalam mendidik mereka tentang agama mereka, dan juga dapat dipastikan lagi bahwa mereka juga adalah Korban atas kegagalan Negara khususnya Departemen terkait seperti BNN (Badan Narkotika Nasional ) dalam melaksanakan sosialisasi dan pencegahan tentang narkoba, Departemen Pendidikan yang bertanggung jawab atas bebas narkoba di lingkungan sekolah, Departemen Agama yang bertanggung jawab atas pemahaman yang baik tentang bahaya narkoba yang mana sangat bertentangan dengan ajaran agama dan juga Departemen Sosial yang harus peka atas masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat tentang masalah sosial.

Pasal 53 dan 60 UU RI No. 35 Tahun 2009 sangat jelas dan gamblang yang menerangkan bahwa Negara bertanggung jawab atas Penyuluhan serta Rehab terhadap setiap warga negara yang terkena penyalahgunaan Narkoba artinya bukan Hukuman Badan (Penjara) yang di kedepankan tapi rehab bagi pengguna narkoba ( tapi sayang… umumnya ini tidak berlaku bagi yang di tangkap polisi dan yang berasal dari keluarga miskin ). Dalam pasal ini dititik beratkan untuk PENCEGAHAN tentang penyalahgunaan Narkoba khususnya kepada Generasi Muda, namun  fakta dan kenyataan yang ada para pemakai Narkoba terus saja meningkat setiap tahunnya dan angka ini sudah sangat mengkuatirkan buat kelangsungan bernegara dan Keuntuhan NKRI.

Keberhasilan Pemberantasan Narkoba dengan banyaknya Barang Bukti yang di tangkap oleh BNN maupun Pihak Kepolisian tidak serta merta membuat angka para pemakai Narkoba menurun, bahkan justru cendrung meningkat dilihat dari banyaknya para pemakai narkoba menjadi terdakwa dan terpidana kasus Narkoba.

Penulis adalah seorang Pengacara dan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa yang peduli tentang masa depan para generasi muda bangsa ini. Pengalaman penulis dalam menjadi seorang Pengacara seorang terdakwa kasus Narkoba (Masih berjalan persidangan), bahwa selama mengikutin persidangan dan mendapingin terdakwa serta mengamatin para terdakwa kasus Narkoba lainnya selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka penulis menyimpulkan bahwa Pisau itu sangat TAJAM SEKALI terhadap para terdakwa yang memakai Narkoba, dan kesannya bahwa para pemakai ini harus di tuntut seberat-beratnya mungkin dengan alasan JPU beranggapan mereka ini para terdakwa pemakai Narkoba adalah sampah masyarakat dan memang harus di hukum berat agar tidak banyak lagi para pemakai Narkoba di masyarakat.

Namun sedihnya hati ini ternyata hukum yang diterapkan para JPU maupun pihak Kepolisian sepertinya tidak Berkeadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sepertinya Kepolisian dan JPU sangat cerdas dan pintar dalam menerapkan pasal-pasal kepada para pemakai Narkoba. Seperti yang bisa kita lihat di Televisi sangat banyak para artist, pejabat atau anak pejabat , politikus , Pengusaha yang terkena Narkoba bisa dapat menikmatin fasilitas Rehab dan bahkan tuntutan JPU terkesan ringan dikarenakan pasal yang di buat oleh pihak Kepolsisian juga sangat tepat yaitu hanya sebagai pemakai. Namun kejadian ini sangat bertolak belakang atas apa yang penulis lihat langsung dan yang penulis tangani langsung terdakwa pemakai narkoba. Ternyata fasilitas rehab, pasal yang ditetapkan pihak polisi dan tuntutan yang di buat JPU kepada para terdakwa pemakai Narkoba kepada para terdakwa dari Masyarakat Biasa dan Miskin dimana mereka ini hampir semua tidak didampingi oleh Pengacara tidaklah sama dan seindah serta seadil dengan para terdakwa yang lain yang berasal dari kalangan atas. Artinya bahwa pernyataan bahwa Semua sama dimata Hukum hanyalah masih sebatas teori kepada para terdakwa yang tidak mempunyai kemampuan keuangan yang cukup.

Penulis tidak bisa bayangkan masa depan para terdakwa yang hanya sebagai pemakai Narkoba (pemula) yang mungkin saja mereka kemarin memakai narkoba karena bujuk rayu para bandar atau pengedar narkoba, karena masalah keluarga yang mereka alamin atau bahkan masalah pekerjaan yang belum juga dapat dituntut hukuman oleh JPU sekitar 6-8 tahun . dimana tuntutan ini tidak sesuai dengan Pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 yang ancaman hanya 4 tahun bagi para pemakai (pemula). Hal ini terjadia langsung dengan client penulis Langsung yaitu  Saudara Hendra Tarigan ( Terdakwa kasus Narkoba di PN Pakam ) yang di tuntut selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 800.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara. Padahal fakta-fakta dipersidangan sangat jelas dan terang benderang bahwa tidak ditemukan barang bukti sabu, uang atau saksi selain dari pihak kepolisian yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang pengedar atau yang menyimpan Narkoba sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Tetapi dalam fakta-fakta di persidangan bahwa  Terdakwa hanyalah korban atas bujuk rayu para bandar atau pengedar Narkoba untuk mencoba memakai atau menghisap sabu-sabu karena teerdakwa mengalamin masalah keluarga dan Pekerjaan. Para pengedar dan bandar ini masih bisa hdup tenang, bebas, dan setiap hari mencari korban berikutnya khususnya para generasi muda yang di sektitar wilayah Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara.

Penulis sangat setuju bahwa pemerintah Indonesia harus meaksanakan Hukuman Mati secepatnya kepada para gembong-gembong Narkoba yang telah divonis mati, karena selama ini mereka masih bisa hidup tenang dan menjalankan bisnis Haramnya di dalam tahanan, dan Penulis juga setuju kalau pemerintah Indonesia menghukum seumur hidup ataupun seberat-beratnya bagi para pengedar Narkoba. TETAPI penulis sangat tidak setuju dan bahkan prihatin apabila para JPU menuntut para pemakai khususnya para generasi Muda yang masih pemula di tuntut oleh JPU tinggi sementara jelas di dalam UU RI No. 35 pasal 127 bahwa pemakai hanya di ancam 4 (empat) tahun penjara, namun fakta – fakta yang terjadi dipersidangan yang selama ini penulis amatin dan lihat dengan mata kepala sendiri sangat menyedihkan khususnya mereka-mereka para terdakwa narkoba yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak didampingin oleh pengacara di tuntu oleh JPU di atas daripada  5-7 tahun. Ini sangat miris dan berbanding terbalik sama para artis, anak pejabat, para politikus, pejabat, pengusaha dan anak pengusaha yang tertangkap karena menggunakan Narkoba hanya di tuntut 2-3 tahun penjara dan tak jarang dari mereka langsung menikmatin Program Rehabilitasi dari Pemerintah Indonesia. Penulis kecewa dan Marah kenapa hal-hal seperti ini masih terjadi, padahal Presiden Jokowi selalu terus mengingatkan dan mengajak para stake holder yang ikut mengelolah negara ini agar bekerja secara profesional dan memilkin Integritas yang tinggi serta bebas korupsi dan jangat memilikin mental korup.

BNN, Kepolisian, Kementrian Agaman, Kementrian Pendidikan, dan Kementrian Sosial haruslah peka dan bekerja keras untuk selalu mensosialisasikan tentang bahaya NARKOBA yang selalu mengancam masa depan anak bangsa kita. Dan haruslah para Kepolisian dan JPU yang menangkap dan menuntut para pemakai Narkoba memilkin jiwa yang bersih dan Jujur serta adil kepada mereka. Janganlah para pemakain Narkoba ini diarahkan sebagai pengedar atau bandar dikarenakan para keluarga mereka tidak mempunya kemampuan finasial untuk melakukan pendekatan dan mengabulkan permintaan pihak-pihak kepolisian ataupun Jaksa. Hukuman para pemakai Narkoba ini dengan sesuai ancaman hukuman yang telah disepakatin yang tertuang di dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahn 2009. Mereka para pemakai Narkoba ini sudah menjadi korban daripada pengedar dan janganlah tambahkan lagi mereka menjadi korban Dzolim para penegak hukum khususnya kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum yang meletakkan pasal kepada mereka pemakai narkoba dengan pasal pengedar. Apakah kepolisian atau JPU tidak bisa membedakan mana yang dikatakan Pengedar ? dan mana yang dikatakan pemakai ?.  Hampir 85 % ketika para pemakai Narkoba ini ditangkap, pihak kepolisian selalu menerapkan pasal 114 dan 112 UU RI No. 35 Tahaun 2009.  Ini yang terjadi terhadap para pemakai narkoba yang kebanyakan dari keluarga kurang mampu menerima nasib seperti ini. Sehingga mereka harus menelan Pil Pahit dan kehilangan masa depan serta kemungkinan besar akan menjadi bandar kelak apabila keluar dari penjara dikarenakan mereka pasti merasa dendam dan merasa sakit hati atas apa yang di dakwakan kepada mereka. Perlu terobosan baru dan Nekat yang harus diterapkan di kepolisian khususnya para JUPER agar mereka dalam memeriksa para pemakai Narkoba haruslah lebih mengedapkan keadilan dan kejujuran terhadap apa yang benar-benar mereka alamin, dan hal yang sama juga harus diterapkan oleh JPU bahwa apabila di dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukannya indikasi tentang pasal 114 dan 112 UU RI No. 35 tahun 2009, maka wajiblah seorang JPU harus berani menuntut sesuai dengan yang ada di persidangan untuk para pemakai Narkoba yaitu pasal 127 UU RI no. 35 tahun 2009 yaitu dengan ancaman 4 tahun paling tinggi.

Masyarakat yang peduli dengan Narkoba hendaklah mengawasin dengan baik dan berani melaporkan apabila melihat atau mendengar ada bandar atau pengedar Narkoba yang sedang melakukan transaksi, mungkin saat ini anak atau sauadara kita tidak pemakai narkoba, tapi bisa jadi besok, lusa atau suatu saat anak atau keluarga kita akan menjadi korban. Siapa lagi yang peduli akan nasib para generasi muda kita saat ini, kalau bukan dimulai dari kita sendiri.  Semoga Tuhan selalu melindungi Generasi Muda bangsa Indoensia jauh dari Narkoba, Amin.