Hak Hak Normatif Pekerja yang di PHK Karena Usia Pensiun ( Undang undang Ketenaga Kerjaan no 13 thn 2003 psl 167 )

Oleh
Trinov Siantur, AMD.Par, SH
Wakil Ketua Umum Josay Bidang Hubungan Lembaga dan Organissi
Pengacara

Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya disingkat dengan PHK dalam pengertian  sesudah berlakunya undang undang ketenagakerjaan no 13 thn 2003 di berlakukan, masih di artikan sebagian orang hanya untuk yang bermasalah, ini terbukti ketika sekelompok pensiunan BUMN Wilayah Medan menunutut Hak hak mereka karena di PHK karena Usia Pensiun, baik langsung ke Management  ( bipartit ), maupun melalui Dinas Tenaga Kerja Propinsi (tripartit),salah satu pejabat Dinas terkait secara lisan heran dan bertanya “lho mereka kan Pensiun bukan PHK”. Demikian terjadi juga di Propinsi Riau Pekan Baru Pejabat Kanwil BUMN heran dan menjawab secara lisan ke Dinas terkait bahwa si F itu kan bukan di PHK pak tapi Pensiun

Latar belakang :

Bahwa sebelum undang undang ini terbit dan berlaku, hak hak Pekerja yang di PHK karena usia Pensiun punya banyak kelemahan antara lain : pertama tidak seragam antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang  lain. Kedua Peraturan Perusahaan hanya sepihak belum melibatkan Pekerja atau Serikat Pekerja. Ketiga secara Kwantitas maupun secara Kwalitas di Banyak perusahaan masih jauh dibawah Undang undang yang berlaku. Maka Pemerintah RI menerbitkan Undang Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13 thn 2003 tgl 25 Maret 2003 sebagaimana dalam salah satu pertimbangannnya vide point e sbb.: “BAHWA BEBERAPA UNDANG UNDANG DI BIDANG TENAGAKERJAAN DIPANDANG SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN OLEH KARENA ITU PERLU DICABUT DAN/ATAU DITARIK KEMBALI”.

Dan point f sbb: “BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA HURUF a,b,c,d dan e PERLU MEMBENTUK UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN.”

Pasal-pasal terkait yang perlu untuk yang PHK karena Usia Pensiuan : psl 111 ayat 2 berikut penjelasannya. Pasal 111 ayat 3. Psl 124 ayat 2 berikut dengan penjelasannya, Psl 124  ayat 3. Pasal 156 ayat 1,2,3,4 dan 5. Pasal 167 ayat 1,2,3 berikut penjelasannya, dan ayat 4,5,6 .

Pasal  111 ayat 2: Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penjelasan pasal 111 ayat 2: Yang di maksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitas nya dari peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 111 ayat 3 : Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

Pasal 124 ayat 2 : Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penjelasan pasal 124 ayat 2: Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang – undangan.

Pasal 124 ayat 3: Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 2(dua), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hokum yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang – undangan.

Pasal 156 ayat 1: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pasal 156 ayat 2: Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

  1. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1(satu) bulan upah;
  2. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  3. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  5. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  6. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  7. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  8. Masa kerja 7 (tujuh) yahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  9. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tahun, 9 (Sembilan) bulan upah;

Pasal 156 ayat 3: Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

  1. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. Masa kerja 9 (Sembilan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  4. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahum, 6 (enam) bulan upah;
  6. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;

Pasal 156 ayat 4: Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja / buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/ buruh diterima bekerja;
  3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. Hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 156 ayat 5: Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaiman dimaksud pada ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga), dan ayat 4 (empat) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 167 ayat 1: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karna memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buuh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4).

Pasal 167 ayat 2: Dalam hal besarnya jamina atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil dari pada jumlah uang pesangon 2 (dua) ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 ( tiga), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

 Pasal 167 ayat 3: Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Penjelasan pasal 167 ayat 3 : contoh dari ayat ini adalah:

  • Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh persen) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh persen), maka:

–    Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar 60% *             Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00

–    Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% * Rp        6.000.000,00 = 2.400.000,00

–    Jadi, kekurangan yang harus masih dibayar oleh pengusaha sebesar Rp             10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00

–    Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut      adalah:

–    Rp 3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah) ( santunan dari penyelenggara   program pensiun yang preminya 60% (enam puluh persen) dibayar oleh pengusaha)

–    Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ( berasal dari kekurangan   pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha)

–    Rp 2.400.000,00 ( dua juta empat ratus ribu rupiah) ( santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% (empat puluh persen) dibayar oleh pekerja/buruh)

  • Jumlah Rp 12.4000.000,00 ( dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 167 ayat 4 :  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 167 ayat 5 : Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Pasal 167 ayat 6: Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan :

Apabila seorang Pekerja di PHK karena Usia Pensiun maka ada 5 pertanyaan sekaligus merupakan kesimpulan antara lain sbb.:

  1. Apa saja yang menjadi haknya ?
  2. Berapa besaranya ?
  3. Siapa yang bayar atau darimana diterima ?
  4. Kapan diterima ?
  5. Bolehkan diatur lain,dan kalo boleh apa syaratnya ?

Jawab :

  1. Yang menjadi haknya adalah sbb.: – Pesangon (P). – Penghargaan Masa kerja (PMK). – Penggantian Hak (PH). ( lihat pasal 156 ayat 1 ).
  • Adapun besarnya adalah sbb.: – Pesangon (P) = 2 (dua) kali pasal 156 ayat 2,- Penghargaan Masa Kerja = 1 (satu) kali psl 156 ayat 3. – Penggantian Hak (PH) = 1 (satu) kali pasal 156 ayat 4. ( lihat psl 167 ayat 2 dan pasal 167 ayat 5 ).
  • Adapun pihak yang membayar hak-hak normative tsb. Ada 3 kemungkinan :

a. Sepenuhnya atau 100% dibayar oleh pihak ketiga dhi. Asuransi atau Dana         Pensiun. (lihat pasal 167 ayat 1 dan pasal 167 ayat 2 ).

b. Sepenuhnya atau 100% dibayar oleh Perusahaan ( lihat pasl 167 ayat 5 ).-

c. Sebagian dibayar oleh pihak ketiga dhi, Asuransi atau Dana Pensiun, dan sebagian     oleh Perusahaan ( lihat pasal 167 ayat 2 ).

  • Adapun waktu Hak normative tersebut dibayar oleh pihak terkait atau diterima Pekerja terkait adalah pada saat PHK diulangi Pada Saat PHK.  ( lihat penjelasan pasal 167 ayat 3 alinea ke-5 sbb.: …. Maka yang diterima Pekerja/buruh PADA SAAT PHK karena pensiun tersebut adalah :……).
  • Ketentuan tersebuat diatas dapat diatur lain dalam Peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB ) dengan syarat dan ketentua sbb.:
  1. Merupakan pilihan atau opsi oleh Pekerja/Buruh terkait karena adanya penawaran pilihan/Opsi dari pihak Perusahan.
  • Pilihan atau opsi tersebut tidak boleh lebih kecil  kwantitasnya maupun kwalitasnya dan tidak boleh bertentangan dengan  peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ( lihat  psl 111ayat 2 berikut penjelasannya, dan pasal 124 ayat 2 berikut dengan penjelasannya ).